hallobanua.com, BANJARMASIN - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menilai sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan posisi September 2023 terjaga stabil.
Pada Triwulan III 2023 Perekonomian di regional Kalimantan tumbuh positif sebesar 4,83 persen (yoy) dan berkontribusi 8,08 persen terhadap PDB Nasional. Pertumbuhan TW III 2023 sedikit lebih melambat bila dibandingkan dengan TW II 2023 yang mencapai sebesar 5,56 persen.
“Perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh laju perlambatan pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan Penggalian yang disebabkan penurunan kinerja ekspor karena belum berlanjutnya pembangunan smelter di Kalimantan,” ungkap Darmansyah, selaku Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, saat menyampaikan press rilis kepada awak media, Senin malam (6/11/2023) di Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan.
Di sisi lain, kinerja batu bara tumbuh terbatas akibat dibukanya ekspor Australia oleh Tiongkok dan meningkatnya produksi domestik Tiongkok.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional kalimantan, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan III 2023 tumbuh sebesar 4,57 persen (yoy) sedikit melambat dari Triwulan II 2023 sebesar 4,96 persen (yoy).
Sementara, untuk perkembangan Industri Perbankan disebutkan darmansyah, pada Posisi September 2023 Sektor Perbankan konvensional tumbuh dengan tingkat likuiditas dan risiko kredit terjaga dalam threshold yang memadai.
Pertumbungan Aset, DPK dan kredit perbankan Kalimantan Selatan secara ytd masing-masing tumbuh 5,55 persen, 5,41 persen dan 7,73 persen. Adapun Loan to Deposit (LDR) pada angka 73,96 persen dan NPL nett maupun gross masing-masing 0,89 persen dan 2,13 persen.
Sedangkan sektor perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan positif dengan tingkat likuiditas dan risiko kredit terjaga. Aset, DPK dan kredit perbankan syariah Kalimantan Selatan secara ytd masing-masing tumbuh 3,06 persen, 5,07 persen dan 5,55 persen dengan tingkat LDR 96,99 persen dan NPL nett maupun gross masing-masing 0,58 persen dan 1,65 persen. SP 01/OJK/KO19/XI/2023 2.
Sementara itu, proporsi penyaluran kredit UMKM terhadap keseluruhan kredit di Kalimantan Selatan posisi September 2023 sebesar Rp21,8 triliun atau 36,21 persen dari total kredit dengan risiko kredit yang terjaga tercermin dari rasio NPL gross Kredit UMKM sebesar 3,36 persen. Penyaluran kredit UMKM di Regional Kalimantan sebesar Rp97,1 triliun atau 6,82 persen dari total penyaluran Nasional dengan rasio NPL gross kredit UMKM sebesar 3,24 persen.
Sektor usaha terbesar penyaluran UMKM yaitu Perdagangan Besar dengan porsi 40,3 persen, diikuti dengan Pertanian sebesar 29,2 persen dan Jasa Kemasyarakatan sebesar 5,4 persen.
Adapun perkembangan BPR/S di Provinsi Kalimantan Selatan masih tetap terjaga dengan Aset, DPK dan kredit secara yoy masing-masing tumbuh 23,77 persen, 22,35 persen, dan 29,43 persen.
Perkembangan IKNB Pada posisi Agustus 2023, Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh positif.
Hal ini terlihat dari pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebanyak 20,86 persen (ytd). Penyaluran tertinggi masih pada sektor Pertambangan dan Penggalian.
Sedangkan NPF (Non Performing Financing) pada Perusahaan Pembiayaan juga jauh di bawah threshold, yaitu 1,30 persen.
Sementara itu, kinerja fintech lending di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perbaikan dari periode sebelumnya yang terlihat dari TWP90 (tingkat kelalaian penyelesaian kewajiban diatas 90 hari sejak jatuh tempo) sebesar 2,29 persen pada posisi Agustus 2023, lebih rendah dibandingkan TWP90 Nasional di angka 2,88 persen.
Jumlah penyaluran pinjaman fintech lending di Kalimantan Selatan mencapai Rp182,04 Miliar atau tumbuh sebesar 9,68 persen (ytd) yang disalurkan kepada 126.776 akun.
Sedangkan untuk perkembangan Industri Pasar Modal di Kalimantan Selatan pada Agustus 2023 juga terus menunjukkan kinerja yang positif. Hal tersebut nampak dari nilai kepemilikan saham yang terkontraksi sebanyak -10,18 persen secara (ytd), menjadi Rp69,57 trilliun.
Namun di sisi lain jumlah investor meningkat sebanyak 11,85 persen (ytd) atau 16.200 investor sehingga total investor menjadi 152.881.
“Hal ini mengindikasikan bahwa Pasar Modal masih menjadi pilihan yang baik untuk berinvestasi bagi masyarakat Kalimantan Selatan.,” kata Darmansyah.
Berdasarkan 3 data yang dihimpun OJK, jumlah investor di Kalimantan Selatan mayoritas berasal dari Banjarmasin, yaitu sebanyak 58 persen. Jumlah nasabah yang berinvestasi pada instrumen Reksadana pada posisi Agustus 2023 mencapai 5.282 nasabah atau naik sebesar 15,48% dari sebelumnya 4.574 nasabah (ytd).
Edukasi dan Pelindungan Konsumen Sejak Januari s.d. Oktober 2023, OJK Provinsi Kalimantan Selatan menerima 61 pengaduan via APPK, di mana 31 pengaduan berasal dari sektor IKNB dan 30 pengaduan dari sektor Perbankan.
Semua pengaduan telah diselesaikan oleh Lembaga Jasa Keuangan terkait. Pengaduan terbanyak pada Restrukturisasi Kredit, kemudian diikuti oleh Persoalan Klaim.
Sementara itu, sebanyak 240 pengaduan walk-in telah kami terima secara langsung. Layanan walk-in didominasi dengan konsultasi pada Sektor Perbankan dan Sektor IKNB dengan topik utama terkait Restrukturisasi Kredit, Lelang Agunan, dan Pelaporan SLIK.
Sampai dengan Oktober 2023, OJK Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan sebanyak 63 kegiatan edukasi, baik secara langsung maupun daring, dengan jumlah peserta mencapai 10.432 orang yang terdiri dari seluruh lapisan masyarakat. 3 topik yang sering disampaikan yaitu Pengenalan OJK, Waspada Investasi Ilegal, dan Ragam Produk Keuangan untuk UMKM.
Dari sisi Permintaan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), sebanyak 6.945 permintaan telah diproses oleh OJK Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rata-rata harian sebanyak 35 buah.
Permintaan tersebut meningkat secara year-on-year sebanyak 468,33 persen. Tren peningkatan permintaan SLIK tersebut salah satunya disebabkan oleh perusahaan yang mewajibkan tenaga kerja/calon tenaga kerjanya memiliki dokumen SLIK sebagai syarat penerimaan atau perpanjangan kontrak.
Capaian Hasil Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Selatan Khusus pada bulan Oktober 2023 dan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan, OJK telah melaksanakan 10 kegiatan dengan jumlah peserta mencapai 4.402 orang peserta yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, sesuai dengan sasaran prioritas edukasi tahun 2023 yang meliputi pelajar/santri, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan masyarakat kawasan 3T.
Sebagai puncak BIK, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan 4 bersama stakeholders (Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, PT BPD Bank Kalsel, dan PT Adaro Indonesia) meluncurkan Desa Balida sebagai Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) pada tanggal 22 Oktober 2023.
Pada hari peluncuran tersebut terdapat pembukaan 30 QRIS bagi UMKM, pembukaan 226 rekening tabungan bagi pelajar dan masyarakat, realisasi Kredit Program Sanggam Babungas bagi warga Kabupaten Balangan mencapai Rp3,92 miliar.
Dampak Pembangunan IKN dan Peluang Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Daerah Penyangga IKN Pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan menyebabkan perpindahan penduduk dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang terdiri dari: pekerja pembangunan IKN, ASN, TNI/Polri, dan tanggungannya yang pada tahap pertama diperkirakan sebanyak 355.000 orang.
Perpindahan penduduk ini akan menyebabkan meningkatnya konsumsi di Kalimantan Timur sehingga berpotensi meningkatkan inflasi yang bersumber dari harga bahan kebutuhan pokok, bahan bakar, dan biaya transportasi.
Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penyangga IKN, terdapat potensi penyaluran kredit pada sektor industri pengolahan, pertanian, penyediaan akomodasi dan makan minum.
Di samping itu, terdapat juga potensi hilirisasi biodiesel untuk meningkatkan lapangan usaha dalam industri pengolahan.
Dengan memanfaatkan tren positif perbaikan dan pertumbuhan indikator makro ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan, OJK beserta stakeholder terkait mendorong pengoptimalan fungsi pembiayaan dan pengelolaan dana di Lembaga Jasa Keuangan untuk diarahkan mendukung peningkatan kontribusi sumber perekonomian eksisting, transformasi perekonomian dari berbasis komoditi menjadi sumber ekonomi terbarukan yang lebih resilien, memperkuat UMKM, serta menjaga pola konsumsi masyarakat untuk menciptakan stabilitas harga.
Sumber Humas OJK Provinsi Kalsel
0 Komentar