hallobanua.com, BANJARMASIN - Puluhan masa yang tergabung dalam LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel sambangi Balai Kota Banjarmasin pada Kamis (18/01/2024) siang.
Kedatangan mereka ke Balai Kota yakni meminta Pemko Banjarmasin untuk menuntaskan permasalahan belum terbayarkannya tagihan dari berbagai proyek di Pemko Banjarmasin.
"Sesuai pemberitaan di media dan isu yang berkembang, bahwa Pemko Banjarmasin mengalami kekosongan kas. Lantas, implikasi dari hal tersebut, terjadi adanya tagihan SP2D sebanyak ribuan berkas. Kisaran 1700 lembar yang pembayarannya mencapai Rp300 miliar dari pekerjaan itu," ujar Ketua Kaki Kalsel, Akhmad Husaini.
Beberapa menit usai menyampaikan orasi di Balai Kota, puluhan masa ditemui perwakilan Pemko Banjarmasin yakni Asisten III Bidang Administrasi Umum, M Makhmud, Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo dan Kasatpol PP Banjarmasin, Akhmad Muzaiyin.
Menyikapi tuntutan masa tersebut, Edy menegaskan jika pihak Pemko Banjarmasin tak tinggal diam.
Dirinya tak menampik jika ada beberapa kegiatan yang tidak terselesaikan di 2023 dan dipindahkan ke 2024.
"Jadi pemindahan dari 2023 ke 2024 ini ada proses tahapan, karena sudah dipayung hukumi oleh pemerintah baik itu peraturan pemerintah maupun permendagri. Jadi tahapan itu yang harus kita lalui, karena tidak sehari dua," ujar Edy.
Lantas, Edy pun berkomitmen pihaknya akan menyelelesaikan permasalahan ini sebelum APBD perubahan.
"Jadi meski ada uangnya, kalau proses itu tidak dilalui, kita tetap salah. Jadi kita ingin semua kita selesaikan semuanya, Insyallah dalam tahun ini juga," pungkasnya.
Penulis : rian akhmad
Kota bjm
0 Komentar