hallobanua.com, BANJARMASIN - Upaya dan kerja keras Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong akses keuangan inklusif berkelanjutan selama tahun 2023 tadi, membuahkan hasil yang berdampak kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan di Kalimantan Selatan selalu mengarah ke trend positif.
Darmansyah, selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Dewan Pengarah/Pembina TPAKD di tingkat Provinsi dan TPAKD Kab/Kota, mengungkapkan bahwa pentingnya keberlanjutan TPAKD sebagai motor penggerak percepatan akses keuangan di daerah.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, bahwa semua program yang sudah dijalankan terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan sasaran prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia,” ungkap Darmansyah, di kegiatan Rapat Koordinasi Daerah guna mendorong akses keuangan inklusif, yang dihadiri oleh Sekda Kab/Kota atau yang mewakili dari 13 Kabupatan/Kota di Kalimantan Selatan, pada 19 hingga 20 Februari 2024 tadi di Banjarmasin.
Mengenai realisasi program kerja TPAKD sampai dengan Tahun 2023, sebut Darmansyah, antara lain terdapat 8 TPAKD yang telah melaksanakan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir yang telah dirasakan setidaknya 4.780 debitur dengan penyaluran dana sebanyak Rp. 47 miliar, pembukaan rekening pelajar secara masif pada 13 Kabupaten/Kota, dan satu Ekosistem Kuangan Inklusif (EKI) di Desa Balida dengan kegiatan pembukaan QRIS untuk UMKM, serta rekening tabungan bagi pelajar dan masyarakat, realisasi kredit program unggulan Kabupaten Balangan, yaitu Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun.
Ketua OJK Provinsi Kalimantan Selatan ini juga sangat mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam program K/PMR, KEJAR, dan EKI tersebut.
Menurutnya, dukungan semua pihak sangat membantu dalam mendorong agar TPAKD menyusun program kerja tahun 2024 yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan sasaran prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2021 s.d. 2025, yaitu masyarakat daerah 3T, petani/nelayan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan pelajar/santri. SP 02/OJK/KO19/II/2024 2.
Sementara, Wahyu Pratomo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan dukungan terhadap TPAKD dan urgensi sinergi semua pihak dalam mempercepat akses keuangan inklusif dan digitalisasi di Kalimantan Selatan.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh Sekda Kab/Kota atau yang mewakili dari seluruh TPAKD untuk melakukan kerja sama dengan BPD Kalsel dalam melakukan percepatan akses keuangan di daerah, antara lain dengan mereplikasi program K/PMR di semua daerah, membuka tabungan pelajar mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA melalui bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dan mengarahkan program TPAKD untuk mengunakan APBD/APBDes/CSR perusahaan.
Dalam rangkaian kegiatan Rakorda, TPAKD juga menerima capacity building mengenai arah strategis TPAKD tahun 2024, evaluasi dan penyusunan rencana program TPAKD, sharing session dari 2 TPAKD di Kalsel yang telah melaksanakan program K/PMR, EKI, dan KEJAR dengan baik, serta konsultasi program TPAKD dan pelaporan SiTPAKD.
Hasil pelaksanaan Rakorda mencakup penyusunan program kerja tahun 2024 dan target pelaksanaannya untuk ditindaklanjuti dengan rapat pleno masing-masing TPAKD.
Sinergi TPAKD diharapkan tetap berlanjut untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Tim liputan
kalsel
0 Komentar