hallobanua.com, BANJARMASIN - Puluhan warga dan lurah-lurah di Kecamatan Banjarmasin Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Aula Baiman Kecamatan Banjarmasin Selatan, pada Selasa (06/02/2024).
Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus mengatakan, banyak masyarakat Banjarmasin Selatan yang menyampaikan aspirasinya pada saat Musrenbang tersebut.
"Sebagian besar yakni seperti pembangunan infrasturktur di wilayah selatan ini cukup banyak yang harus dikerjakan dan diperbaiki lagi," ungkap Firdaus, Selasa (06/02/2024).
Salah satu yang menjadi atensi pihaknya yakni keinginan warga disana dibangunnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk peningkatan kualitas pendidikan disana.
"Itu memang konsen kami sejak dulu. Karena disini putus sekolah, kemiskinan, nikah dini hingga stunting itu cukup tinggi. Makanya itu berdampak semua," ujarnya.
"Oleh karena itu, peningkatan pendidikan itu sangat penting. Jadi menurut kami dalam jangka pendek mengurangi kemiskinan dan lainnya mungkin dengan pendidikan vokasi," sambung Firdaus.
Lantas, mengapa harus dengan menyiapkan lembaga pendidikan vokasi?
Menurut Camat Banjarmasin Selatan itu, dengan pendidikan vokasi dapat memudahkan masyarakat mendapat pekerjaan, karena memiliki keterampilan.
"Kalau vokasi itu lebih mudah mencari pekerjaan. Apalagi wilayah selatan ini lah satu-satunya kecamatan yang belum memiliki SMK negeri," pungkasnya.
Ditanya bagaimana kesiapan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut? Firdaus menyebutkan sebenarnya lahan banyak tersedia di kawasan selatan Banjarmasin itu.
"Tapi tinggal kita saja lagi pilih mau beli dimana, mau yang mahal atau yang murah. Kalau mahal otomatis lokasinya lebih ramai, kalau murah ya agak jauh. Tinggal anggarannya saja lagi," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Afrizaldi turut mendukung adanya aspirasi masyarkat tersebut. Apalagi saat ini sekolah telah masuk sistem zonasi.
Namun kata dia, pemerintah sampai sekarang belum memastikan bahwa semua wilayah di Banjarmasin itu tercover zonasi tersebut.
"Salah satu contohnya Mantuil, itu tercover zonasi. Mereka mau ke SMA lain tidak masuk zona. Artinya pemerintah harus hadir disini untuk membuatkan sekolah di titik tersebut, supaya zona mereka tercover," ujarnya.
Hal itulah yang harus jajarannya penuhi. Namun ujarnya untuk membangun sekolah tingkat atas atau kejuruan itu masuk ranah provinsi.
Oleh sebab itu, kedepan pihaknya ingin koordinasi dan komunikasi antara Pemko Banjarmasin dan Pemprov Kalsel.
Penulis : rian akhmad
Kota bjm
0 Komentar