Hallobanua.com, PELAIHARI - Ratusan warga Tebing Sing, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), mendatangi kantor Kebun Pelaihari PTPN IV Regional V di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, diapresiasi kalangan wakil rakyat.
Hal itu karena aspirasi yang disuarakan dinilai cukup beralasan dan mereka telah lumayan lama memperjuangkan aspirasi tersebut yakni menuntut pelepasan lahan/jalan sawit PTPN setempat menjadi aset pemerintah daerah.
Hanya dengan cara itu warga Tebing Siring dapat menikmati jalan yang layak ketika keluar kampung menuju ibu kota kabupaten maupun ke desa lainnya. Pasalnya, untuk menjangkau jalan raya A Yani, mereka mesti melintasi jalan sawit PTPN tersebut.
Selama berpuluh tahun mereka susah payah menapaki jalan yang becek dan licin pada musim penghujan ketika keluar kampung. Panjang jalan kebun yang mereka tuntut dilepaskan pun hanya 4,7 kilometer.
"Terkait demo warga Tebing Siring kemarin itu saya memberi apresiasi. Perihal persoalan PTPN kami dari DPRD sudah mengawal prosesnya sejak tahun 2020," ucap Joko Pitoyo, anggota DPRD Tala, Rabu (6/3/2024).
Bahkan pada tahun anggaran 2023-2024, papar Joko, DPRD Tala telah menyetujui pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan pembayaran pelepasan jalan kebun sawit PTPN tersebut. Sekaligus anggaran untuk pengaspalannya.
Wakil rakyat Tala yang berasal dari Tebing Siring ini mengatakan telah disediakan anggaran sebesar Rp 3,095 miliar untuk pelepasan/pembebasan lahan sawit tersebut. Lalu, Rp 6,8 miliar untuk mengaspal jalan tersebut.
"Jadi, dalam hal ini kami dari DPRD sudah clear dengan persiapan anggaran tersebut. Kami berharap pihak PTPN komitmen," tandas politisi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Tala ini.
Joko mengatakan sejak tahun 2020 hingga 2023, pihaknya dari Komisi 3 DPRD Tanah Laut telah sebanyak 15 kali melakukan proses rapat-rapat dengan manajemen PTPN hingga kemudian disepakati anggaran tersebut.
Lebih lanjut Joko juga mengatakan senang dengan langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Tala saat ini di bawah kepemimpinan Pj Bupati H Syamsir Rahman.
"Apalagi Pak Pj Bupati langsung tampil di garda terdepan. Saat ini memang sudah mutlak menjadi kewenangan eksekutif dalam hal ini dinas teknis yaitu PUPRP," pungkas Joko.
Sumber : Banjarmasinpost
0 Komentar