Hallobanua.com, TANAH LAUT - Beberapa waktu lalu Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), telah disampaikan oleh pihak eksekutif kepada legislatif setempat.
Wakil rakyat di daerah ini pun langsung melakukan pembahasan secara intens bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) guna mengetahui semua realisasi perencanaan program kegiatan.
Rapat kerja dengan beberapa SKPD Pemkab Tala beberapa kali dilakukan secara maraton hingga senja dan bahkan malam.
"Saat ini sudah selesai pembahasannya. Tinggal penyampaian saran-saran dari komisi saja," ucap H Arkani, anggota DPRD Tala.
Wakil rakyat Tala tiga periode ini yang kembali terpilih pada pemilu 2024 ini mengatakan penyampaian saran-saran komisi tersebut akan dilakukan pada rapat paripurna.
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Tala telah mengagendakan jadwalnya pada bulan ini (Mei).
Lebih lanjut Arkani menuturkan ada beberapa saran yang akan disampaikan kepada eksekutif. Di antaranya yang paling krusial adalah saran dilakukan audit terhadap PD (Perusahaan Daerah) Baratala Tuntung Pandang.
"Audit itu sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah Baratala masih perlu dipertahankan ataukah dibubarkan," kata Arkani.
Pasalnya, papar politisi Partai Demokrat Tala ini, telah cukup lama PD Baratala vakum atau tidak ada aktivitas produksi lagi pada usaha pertambangan yang dijalankan.
Padahal tujuan pembentukan perusahaan daerah, jelasnya, yakni untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), selain serapan tenaga kerja.
Dikatakannya, kontribusi terakhir dari PD Baratala yakni pada tahun 2022 lalu senilai Rp 150 juta. Setelah itu hingga sekarang tidak ada lagi.
Izin usaha pertambangan yang dimiliki, kata Arkani, juga susut drastis. Dari semula ada sembilan, saat ini hanya tersisa dua.
Lebih lanjut ia mengatakan jika PD Baratala tersebut tetap dipertahankan oleh pemerintah daerah, maka struktur organisasi (personalia) harus dibenahi.
Terutama pada posisi puncak yakni direksi, harus diisi sumberdaya yang profesional dan memegang jabatan definitif. Artinya harus dilakukan penjaringan secara terbuka. Tidak seperti yang ada saat ini, hanya dipimpin pelaksana tugas (plt) dalam waktu yang begitu lama.
Lalu dari itu usaha yang dijalankan, cetus Arkani, juga harus mampu diperluas. Tidak hanya pada bidang pertambangan bijih besi, tapi bisa menjamah tambang galian C atau lainnya.
"Bahkan menurut saya bisa menggarap pembangkit listrik tenaga bayu yang dulu pernah dijajaki oleh pemerintah daerah," cetus Arkani.
Tim Liputan/AS
Sumber Bpost
Tags
Tim Liputan/AS
