hallobanua.com, BANJARMASIN - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menilai kinerja sektor jasa keuangan Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh positif untuk mampu mendukung pengembangan ekonomi daerah.
Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) per triwulan III tumbuh sebesar
5,23 persen yoy (TW II: 4,81 persen), lebih tinggi dibanding Nasional 4,95 persen.
Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalsel menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 masih didominasi oleh Pertambangan dan
Penggalian sebesar 27,32 persen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,08 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 10,63 persen.
Tiga lapangan usaha tersebut berkontribusi 52, 02 persen dalam perekonomian Kalimantan Selatan.
Sementara, untuk perkembangan Industri Perbankan, kinerja intermediasi perbankan di Kalsel terus melanjutkan tren positif.
Pada Oktober 2024, Kredit perbankan meningkat menjadi sebesar Rp76,82 triliun, atau tumbuh sebesar 26,12 persen yoy, (September 2024: Rp74,58 triliun atau tumbuh sebesar 23,61 persen yoy).
Untuk pertumbuhan penyaluran kredit utamanya didorong oleh kredit konsumsi dengan porsi sebesar 39,25 persen (September 2024: 39,72 persen).
Sejalan dengan Kredit, DPK tercatat meningkat sebesar 12,36 persen yoy (September 2024: 13,83 persen yoy) menjadi Rp92,38 triliun, dengan tabungan menjadi kontributor pertumbuhan terbesar dengan porsi sebesar 45,64 persen.
Sementara aset menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,00 persen menjadi Rp103,32 triliun (September 2024: 13,97 persen).
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 38,10 persen, diikuti oleh kredit modal kerja sebesar 34,95 persen, sedangkan kredit konsumsi tumbuh sebesar 13,14 persen.
Adapun intermediasi perbankan cukup baik dengan Loan-to-Deposit Ratio (LDR) sebesar 83,16 persen dan profil risiko perbankan yang relatif terjaga dengan Non-Performing Loan (NPL) Nett sebesar 1,00 persen (September 2024: 0,96 persen).
Sementara itu, kinerja perbankan syariah tetap menunjukkan pertumbuhan positif dengan rincian Aset, DPK, Pembiayaan Kalsel secara yoy tumbuh 21,74 persen, 19,55 persen, dan 19,54 persen di mana Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 86,93 persen, dan Non-Performing Finance Nett sebesar 0,73 persen.
Untuk Perkembangan Industri Keuangan Nonbank, saat ini terdapat 1 Dana Pensiun yang berkantor pusat di Kalsel, yaitu Dana Pensiun BPD Kalsel.
Total aset dana pensiun dalam 5 tahun terakhir (posisi September 2024) konsisten meningkat. Secara persentase, peningkatan aset dana pensiun sebesar 9,08 persen.
Sementara itu, penyaluran pembiayaan modal ventura di Kalsel posisi September 2024 sebesar Rp86 miliar. Nominal pembiayaan tersebut meningkat 10,26 persen secara yoy.
Adapun Non-Performing Financing (NPF) terjaga di angka 2,46 persen dan lebih rendah dibanding NPF Nasional 3,42 persen. Kota Banjarmasin merupakan daerah tertinggi penyaluran pembiayaan tersebut dengan nilai Rp52 miliar atau sebesar 60,39 persen dari total penyaluran di Kalsel.
Sementara itu, peningkatan penyaluran pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan (PP) sebesar 6,91 persen yoy. Penyaluran tertinggi diserap oleh kegiatan investasi, yaitu sebesar Rp5,9 triliun, diikuti oleh pembiayaan multiguna sebanyak Rp4,3 triliun, dan modal kerja sebesar Rp1,2 triliun. Non-Performing Financing (NPF) terjaga stabil di 1,58 persen, lebih rendah daripada Nasional (NPF:2,62 persen).
Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor ekonomi yang menyerap pembiayaan tertinggi di Kalsel.
Untuk Pelayanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer- to-peer lending di Kalsel juga mengalami peningkatan. Posisi September 2024, outstanding pinjaman sebesar Rp825 miliar dengan jumlah rekening penerima pinjaman aktif sebanyak 276.073 entitas. Penyaluran pinjaman tersebut meningkat dua digit, sebesar 64,89 persen yoy.
Adapun Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90 atau ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo) sebesar 1,48 persen, relatif lebih rendah dibandingkan dengan TWP90 nasional sebesar 2,38 persen.
Dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman di Kalsel sebesar Rp4,08 miliar,
sedangkan penyaluran pinjaman Rp273,83 miliar. Hal tesebut mengindikasikan bahwa
dana lender yang dipinjam oleh borrower lebih banyak berasal dari luar Kalsel.
Untuk sektor Perkembangan Pasar Modal, diketahui per September 2024, sektor Pasar Modal di Kalsel menunjukkan pertumbuhan.
Hal ini terlihat dari peningkatka nilai kepemilikan saham, jumlah Single Investor Identification (SID), dan nilai transaksi saham secara berturut-turut sebesar 13,08 persen, 10,28 persen, dan 31,93 persen.
Sementara itu, dari sisi nilai penjualan APERD, tercatat sebesar Rp329 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 8.798 nasabah.
Kalsel menjadi provinsi dengan nilai kepemilikan saham tertinggi di antara provinsi lain se- Kalimantan, yaitu sebanyak Rp79,7 triliun.
Di sisi lain, data OJK menunjukkan bahwa
investor di Kalsel didominasi oleh individu (99,92 persen atau sebanyak 170.724 akun).
Edukasi dan Pelindungan Konsumen Per November 2024, OJK Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan 78 kegiatan
edukasi dengan total peserta mencapai 10.203 orang. Seluruh kegiatan edukasi telah mencakup 5 sasaran prioritas tahun 2024, yaitu Pelajar/Santri, Nelayan/Petani,
Masyarakat 3T, Disabilitas, dan Pelaku UMKM.
Sementara itu dari sisi pelindungan konsumen, per November 2024 tercatat 2.630 layanan konsumen yang diterima melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dengan rincian 2.228 pertanyaan, 347 pengaduan dan 55 informasi.
Seluruh layanan konsumen telah ditanggapi oleh LJK terkait. Bank Umum Konvensional menjadi PUJK terbanyak yang menerima pengaduan, yaitu sebanyak 45 persen dari total
pengaduan. Secara umum, terdapat lima jenis permasalahan yang terjadi di masyarakat Kalimantan Selatan, di mana SLIK menempati posisi pertama.
Selanjutnya, permintaan iDeb SLIK sejak Januari s.d. November 2024 sebanyak 10.747 permintaan, yang terdiri dari 4.172 permintaan daring dan 6.575 permintaan walk-in.
Rerata OJK Provinsi Kalimantan memproses permintaan SLIK sebanyak 46 permintaan per hari.
Untuk Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) , dari Plpenyaluran kredit melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) posisi September 2024 telah dimanfaatkan oleh 5.306 debitur di Kalimantan Selatan dengan total penyaluran sebesar Rp56 miliar.
Sementara itu, kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh TPAKD se-Kalimantan Selatan sebanyak 64 kegiatan, penyaluran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebanyak 1.790 hektar area pertanian, dan pembukaan rekening SimPel kepada 13.724 pelajar.
OJK bersama dengan seluruh seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, termasuk pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui peresmian Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Desa Telaga Langsat pada Oktober 2024.
Program ini merupakan kerja sama dengan TPAKD Kab. Tanah Laut, lembaga jasa
keuangan di daerah, baik perbankan maupun perlindungan ketenagakerjaan.
Capaian implementasi program EKI terdiri dari pelaksanaan lima kegiatan edukasi mengenai pengenalan OJK, pengelolaan keuangan dan penguatan aspek digital, pemberdayaan perempuan melalui literasi keuangan, kelola keuangan sejak dini dan sosialisasi tentang jaminan ketengakerjaan.
Adapun realisasi pembiayaan sebesar Rp1,2 miliar, pembukaan 48 rekening pelajar disertai dengan kegiatan pasar murah untuk membantu distribusi kebutuhan sembako ke desa.
Percepatan akses keuangan daerah juga didukung oleh program kolaborasi antar
Lembaga Jasa Keuangan dan pemerintah daerah, di antaranya pengembangan budi daya padi apung.
Terdapat 2 lokasi pengembangan budi daya padi apung, yaitu di desa Muning dan desa Siang Gantung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung swasembada pangan sebagai salah satu Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Harapannya, sistem ini dapat menjadi sumber ekonomi baru dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
"OJK Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menjaga kinerja sektor jasa keuangan sehingga mampu berkontribusi dalam literasi, inklusi, serta ekonomi daerah yang menyejahterahkan masyarakat di Kalimantan Selatan," tutur Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo dalam kegiatan Media Update dan Kunjungan Implementasi Budi Daya Padi Ampung bersama awak media yang tergabung dalam Forum Wartawan Ekonomi Kalsel, Selasa (3/12/2024).
Tim liputan
Ekonomi & bisnis
