hallobanua.com. Tanah Laut - Menyikapi arah kebijakan nasional terkait ketahanan pangan,
anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, Hidayatul Azizah menyampaikan bahwa langkah
pemerintah pusat yang berfokus pada pengurangan impor pangan patut disambut
positif, khususnya oleh para petani lokal.
“Saat ini kita sama-sama tahu bahwa pada tahun 2025,
pemerintah Indonesia berfokus pada upaya untuk mengurangi ketergantungan pada
impor dan meningkatkan swasembada pangan. Komitmen untuk menghentikan impor
pangan strategis seperti beras, jagung, gula, dan garam adalah langkah maju,”
ujar Hidayatul Azizah.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan membuka peluang besar
bagi pertanian lokal untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap
kebutuhan nasional. Ia menyoroti bahwa Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten
Tanah Laut, memiliki potensi besar menjadi lumbung pangan nasional.
“Kita punya wilayah pertanian yang luas, dan sungai-sungai
yang tersebar di banyak tempat dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai
sistem irigasi. Jika program ini dijalankan dengan serius dan tepat sasaran,
maka dampak positifnya akan langsung dirasakan oleh petani lokal,” tambahnya.
Ia menekankan, pentingnya dukungan infrastruktur dan
teknologi dari pemerintah untuk memastikan keberhasilan program tersebut.
“Kebijakan ini tidak cukup hanya dengan wacana. Harus ada dukungan konkret
seperti penyediaan pupuk, alat pertanian modern, pelatihan untuk petani, dan
jaminan pasar bagi hasil pertanian mereka,” lanjutnya.
Ia berharap, dengan kebijakan ini, ketahanan pangan nasional
bukan hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga menjadi alat untuk
menyejahterakan petani-petani lokal, khususnya di Tanah Laut.
