hallobanua.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan permasalahan kawasan kumuh yang hingga tahun 2022 lalu tercatat seluas 508 hektare, tersebar di lima kecamatan.
Progres signifikan telah dicapai melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin, yang berhasil mengurangi luasan kawasan kumuh tersebut.
Kepala Disperkim Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2022, pihaknya telah berhasil menangani setidaknya 170 hektare kawasan kumuh.
"Kita mampu menangani setidaknya 65 hektare pertahunnya sejak tahun 2022 lalu," ujarnya Sabtu, (10/05/2025).
Keberhasilan ini, lanjut Chandra, tidak lepas dari sinergi pendanaan dari berbagai pihak.
"Target itu terlaksana dengan menggunakan dana APBD Pemko Banjarmasin, ada juga dibantu oleh Perkim Provinsi Kalsel dan ada juga dari Pemerintah Pusat," jelasnya.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar 370 hektare kawasan kumuh yang menjadi fokus penanganan Pemko Banjarmasin.
Chandra pun optimis target penyelesaian dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.
"Apabila kita tetap konsisten dengan target penanganan 65 hektare per tahun maka 3-4 tahun kedepan kawasan kumuh di Banjarmasin sudah bisa tertangani sepenuhnya," jelasnya.
Berbagai program strategis terus digencarkan oleh Dinas Perkim Kota Banjarmasin melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder.
"Contoh seperti program bedah rumah, yang tahun ini kita canangkan untuk 15 rumah. Bedah rumah ini juga sebagai salah satu penanganan kawasan kumuh di Banjarmasin," bebernya.
Lebih lanjut, Chandra memaparkan data terkait rumah tidak layak huni di Banjarmasin yang mencapai sekitar 5.000 unit. Upaya penanganan telah membuahkan hasil yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir.
"Itu yang kita tangani dengan kolaborasi Perkim Banjarmasin, Perkim Provinsi dan Pemerintah Pusat tadi," ungkapnya, merinci penanganan lebih dari 370 rumah pada tahun 2023 dan lebih dari 400 rumah pada tahun 2024.
Karakteristik kawasan kumuh di Banjarmasin, menurut Chandra, sebagian besar berada di sepanjang bantaran sungai.
"Karena itu sudah ada sejak dulu, maka banyak juga bangunan rumah yang tidak teratur di bantaran sungai itu," terangnya.
Selain itu, minimnya infrastruktur dan sanitasi yang memadai turut menjadi faktor kawasan tersebut dikategorikan sebagai kumuh.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Perkim Kota Banjarmasin menerapkan berbagai metode penanganan. Seperti perbaikan jalan titian, pembuatan wc/jamban sehat di kawasan kumuh tersebut.
Penulis : rian akhmad
Kota bjm
