hallobanua.com, BANJARBARU - Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama dengan seluruh Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menerapkan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Komitmen ini dibuktikan dengan penandatanganan 6 SPM Posyandu Wasaka di Kalsel oleh seluruh Kepala Daerah termasuk Gubernur, yang dirangkai pada acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, yang dipusatkan di GOR Babussalam, Rabu (21/05/2025) siang.
Penandatangan disaksikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah, serta disaksikan pula oleh para tamu undangan yang hadir, termasuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, H. Yandri Susanto dan sang istri yang merupakan Bupati Serang Banten, Ratu Rachmatu Zakiyah.
Dalam tayangan video sambutan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah menyampaikan bahwa pihaknya menyambut gembira serta mendukung percepatan pencapaian target dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kalimantan Selatan sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar daerah.
"Kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemenuhan SPM merupakan kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat strategis, untuk mendukung percepatan target layanan serta upaya pemenuhan SPM yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan," ucap Hj. Fathul Jannah.
Salah satu tugas pemerintah, menurutnya adalah mendukung adanya kebijakan dan strategi yang dikembangkan untuk memperkuat regulator dan operator di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi.
"Saat ini kita menghadapi tantangan yang cukup berat, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun hal ini tidaklah menjadikan kita pasrah, namun justru sebaliknya kita harus berupaya dengan jalan lain mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan layanan kita. Bisa melakukan kolaborasi dengan pihak manapun," tuturnya lagi.
Peran semua pihak, disampaikan istri Gubernur Kalsel ini, bisa dengan cara melibatkan perusahaan swasta melalui dana CSR atau partisipasi masyarakat.
"Ini semua, agar upaya peningkatan layanan terus bertumbuh dan berkelanjutan dengan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan terjadi peningkatan pencapaian layanan SPM dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan," harapnya mengakhiri sambutannya.
(Rin/Adpim)
Kalsel
