hallobanua.com, BANJARMASIN – Angka stunting di Kota Banjarmasin masih berada di level 26,5 persen. Sama seperti tahun sebelumnya berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, untuk perlunya strategi lebih komprehensif di luar intervensi kesehatan semata.
Kepala Bappeda Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan dinas terkait.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, melibatkan seluruh elemen masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas lokal.
"Percepatan penurunan stunting bukan semata tugas dinas kesehatan. Kita butuh kolaborasi pentahelix. Baik pemerintah, masyarakat, swasta, media, dan akademisi harus sama-sama terlibat. Semua potensi sosial di kota ini harus bergerak," ujar Syauqi belum lama tadi.
Menurut Syauqi, meskipun intervensi spesifik seperti penyuluhan gizi dan pemberian makanan tambahan telah menunjukkan hasil positif, akar permasalahan justru banyak terdapat pada intervensi sensitif yang belum optimal.
Ia menyoroti kendala koordinasi antar-SKPD sebagai tantangan besar yang harus dipecahkan.
"Dari segi teknis, Dinas Kesehatan sudah bekerja sangat baik. Namun angka stunting tetap bertahan karena aspek sensitif seperti sanitasi, pola asuh, dan kemiskinan belum ditangani secara masif dan cepat," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Tabiun Huda, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong intervensi komprehensif berbasis data dan inovasi.
Salah satu capaian penting adalah peningkatan status Kota Banjarmasin menuju Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.
"Kita sudah 82 persen ODF dan optimis bisa mencapai 100 persen akhir tahun ini. Dinas PUPR sudah menganggarkan saluran sanitasi dan CSR dari BRI, PLN, serta pihak lain sudah ikut membantu," ujar Tabiun.
Ia mengapresiasi peran swasta yang telah memberikan kontribusi nyata. Salah satunya adalah program pemberian makanan tambahan (PMT) lokal dari BRI di kawasan Mantuil yang berhasil mengentaskan lebih dari 100 anak dari kondisi stunting.
"Kita tidak bisa kerja sendiri. Butuh dukungan semua pihak. Pemerintah, swasta, organisasi, bahkan media. Karena yang sensitif ini butuh waktu dan aksi bersama," tegas Tabiun.
Sementara, pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024.
Untuk mencapai target ini, Kota Banjarmasin dituntut memperkuat strategi pencegahan, serta mengurangi masalah sosial yang memperburuk kondisi gizi anak, seperti kemiskinan, keterbatasan sanitasi, dan minimnya edukasi keluarga.
Penulis : rian akhmad
Kota bjm
