hallobanua.com, BANJARMASIN - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 untuk Regional Kalimantan (Kalsel) di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel, pada Rabu (18/06/2025).
Rakor ini dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan UMKM RI, Maman Abdurrahman, serta Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza.
Kehadiran langsung kedua pimpinan kementerian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran KUR bagi pelaku UMKM di wilayah Kalimantan.
Dalam kesempatan itu, Maman mengatakan, rakor ini sekaligus monitoring dan evaluasi terkait implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang total plafonnya sekitar Rp.300 triliun.
"Dimana kredit ini diberikan tugas kepada 40 an bank penyalur dan kami telah melakukan rapat regional sampai ke tingkat wilayah," ujar Maman saat jumpa pers bersama awak media.
Adapun tujuan rakor di tingkat regional sambungnya, untuk monitoring ke area bawah lebih detail dan komperhensif.
"Jadi beberapa isu-isu, baik itu kendala dan tantangan itu bisa kita dapat dari bank penyalur di wilayah masing-masing," katanya.
Rakor di regional Kalimantan dihadiri 14 bank penyalur yang ada di wilayah Kalimantan. Baik dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
"Serta dari Jamkrindo, Askrindo dan Jamkrida, OJK, serta Kememko Perekonomian dan unsur terkait turut hadir. Dan perbankan daerah seperti Bank Kalsel, juga turut hadir," tuturnya.
Rakor ini diharapkan dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan akses UMKM terhadap pembiayaan KUR semakin mudah dan tepat sasaran.
"Harapannya tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas. Kita sadar sekali bahwa dari plafon Rp300 triliun itu harus terpenuhi," harapnya.
Akan tetapi, menurut Maman tak hanya target kuantitas, ia berharap target kualitas pendistribusian KUR juga meningkat.
"Terkait kualitas, kami dibawah pemerintahan Prabowo Subianto diberikan amanat untuk memastikan, dari Rp300 triliun plafon tersebut, kita berharap dapat mendiastribusikan sebesar 60 persennya ke sektor produksi. Jadi bukan hanya sektor konsumtif, namun juga UMKM yang bergerak di sektor produksi," pungkasnya.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM di Kalimantan dapat lebih berdaya saing dan berkembang, didukung oleh ketersediaan modal kerja yang memadai melalui program KUR.
Penulis : rian akhmad
Kalsel
