hallobanua.com, BANJARMASIN – Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Provinsi Kalimantan Selatan diwarnai aksi walk out oleh sejumlah peserta musda.
Musda DPD KNPI yang secara resmi dibuka oleh Sekjen DPP KNPI, Jumat malam (12/9/2025) di Rumah Makan Lima Rasa Banjarmasin itu, dituding melanggar aturan organisasi.
Ketua DPD KNPI Batola, Hery Sasmita yang memilih aksi walk out setelah dirinya menyampaikan protes atas pelaksanaan musda, menurutnya pelaksanaan Musda kali ini tidak sesuai dengan hasil Rapimpurda.
“Saya memilih walkout, lantaran saat kami menyampaikan protes terhadap jalannya musda ini, menurut kami tidak sesuai dengan hasil Rapimurda,” kata Hery Sasmita, Ketua DPD KNPI Batola, Jumat malam (12/9/2025).
Menurutnya, sebelum dilaksanakan musda, harus dilalui dengan Rapimpurda.
Dikatakannya, 3 tahun lalu pernah dilaksanakan Rapimpurda, dan hasilnya telah diputuskan bersama bahwa Musda KNPI Kalsel akan dilaksanakan di Kabupaten Banjar.
“Koq tiba-tiba ada musda sekarang, ini artinya sudah bertentangan dengan hasil rapimpurda yang sebelumnya telah disepakati bersama,” kata Hery.
Kalau pun sambung Hery Rapimpurda nya diperbaharui, seyogynya tetap dilaksanakan terlebih dahulu Rapimpurda yang kemudian akan diputuskan siapa yang akan menjadi panitia musda, siapa pesertanya, jadwal pembukaan musda maupun jadwal penerimaan siapa saja yang mendaftar dan mencalonkan di musda, serta persyaratan apa saja bagi yang ingin mencalonkan diri.
“Semua itu harus disampaikan terlebih dahulu di rapimpurda. Dan kami sendiri mendapatkan informasi beberapa hari lalu tiba-tiba dilaksanakan musda dilaksanakan di Banjarmasin,” heran Hery Sasmita.
Hery menegaskan apa yang disampaikan dan protes yang dilayangkan pihaknya, tidak ada kepentingan dalam pelaksanaan di musda ini.
“Tidak ada kepentingan apa-apa bagi kami, namun kami ingin bagaimana kepemudaan di Kalsel ini dijalankan dengan baik, pembinaannya seperti apa. Kalau diawali dengan sesuatu yang tidak benar, saya jadi ragu untuk ke depannya,” tukasnya.
Hery juga menegaskan jika pelaksanaan musda ini tetap dilaksanakan, dirinya memastikan tidak akan memberikan rekomendasi atau suara kepada calon yang akan menjadi ketua.
“Kalau saya memberikan rekomendasi kepada calon,artinya saya menyetujui musda ini terlaksana, sementara, sayame nilai musda ini tidak sesuai dengan rapimpurda KNPI.
Sementara itu, Sekjen DPP KNPI, Almazo Bonara mengklaim jika pelaksanaan Musda KNPI Kalsel sudah sesuai dengan ad-art.
Menurutnya KNPI Kalsel sudah melaksanakan konsolidasi yang berdasarkan amanat dari dewan pusat.
“Pengurus pusat sudah memberikan mandat kepada plt KNPI Kalsel untuk menjalankan tugas, terutama musda, dan di musda ini dijalankan sesuai dengan konstitusi dan mekanisme. Kami hanya mengawal proses konsolidasi ini supaya berjalan sesuai dengan aturan main yang diputuskan dalam kongres sebelumnya, dimana tertuang dalam ad-art,” ujar Almazo Bonara, kepada awak media usai membuka jalannya Musda KNPI Kalsel, Jumat malam (12/9/2025).
Ditambahkannya, dalam pelaksanaan musda tersebut selanjutnya akan diatur kembali melalui proses persidangan untuk memulai dilaksanakannya musda tersebut.
“Ada tahapan mekanismenya diaturan dalam persidangan nanti, ini kan baru pembukaan, biarkan nanti masuk di ranah SC, selanjutnya SC akan melakukan tahapan-tahapan itu,yang pasti ada aturan-aturan yang mengatur hal itu,” terangnya seraya menjamin pihak DPP hanya sebatas mengawal ketika proses itu sudah berjalan.
Informasi dihimpun, pelaksanaan Musda DPD KNPI berjalan cukup alot. Musda yang seyogyanya dimulai pukul 20.00 Wita sesuai diundangan, namun pembukaannya baru dimulai sekitar pukul 21.00 Wita.
Mengingat waktu, Musda dilanjutkan pada Sabtu pagi (13/9/2025) sebelumnya telah disepakati aturan tatib pelaksanaan musda yang dipimpin oleh pimpinan sidang tersebut.
Dua orang kandidat disebut-sebut akan memperebutkan pimpinan DPD KNPI Kalsel periode selanjutnya di Musda kali ini, yakni Imam Satria saat ini Plt DPD KNPI Kalsel, dan Rais Ruhayat, kini menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel.
Tim liputan
Kalsel
