hallobanua.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan implementasi pemerintahan digital yang merata di seluruh wilayah.
Hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Pokja 3 Bidang Administrasi Umum, H Ibnu Sina, dalam acara Podcast Ngonten Aja! di Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (09/09/2025).
Menurut Ibnu, digitalisasi birokrasi bukan hanya sekadar memindahkan berkas fisik ke format digital, melainkan juga mengubah pola pikir birokrasi agar lebih responsif dan efektif dalam melayani masyarakat.
"Pemerintahan digital sangat penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan," ujarnya.
Berdasarkan survei, implementasi pemerintahan digital di Pulau Kalimantan sudah mencapai lebih dari 70 persen.
Kalsel sendiri berada di posisi tengah, sehingga perlu ada percepatan. Untuk itu, Ibnu mendorong pemerintah daerah menjalin kemitraan dengan penyedia layanan internet, khususnya untuk wilayah terpencil seperti Kotabaru dan daerah dengan akses darat terbatas. Tujuannya agar digitalisasi bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.
Rekomendasi Penguatan Implementasi
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga memaparkan sejumlah rekomendasi dari Tim Tenaga Ahli Gubernur Pokja 3 untuk memperkuat penerapan pemerintahan digital di Kalsel.
Salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan media sosial resmi OPD (Organisasi Perangkat Daerah), termasuk akun Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk menginformasikan program dan kinerja pemerintah kepada masyarakat.
Selain itu, tim juga merekomendasikan adanya super aplikasi (super apps) yang mengintegrasikan semua layanan digital Pemprov Kalsel.
Dengan super apps ini, masyarakat tidak perlu mengunduh banyak aplikasi atau login berulang untuk mengakses layanan yang berbeda.
"Ke depan, semua layanan digital terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga lebih mudah diakses masyarakat," tutupnya.
Penulis : rian akhmad
Kalsel
Tags
Banjarmasin
