Tujuh Tuntutan Rakyat Kalsel Diterima, DPRD Siap Kawal Hingga Pusat

hallobanua.com, BANJARMASIN - Aksi masa dari Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan Melawan di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), berjalan  dan berakhir damai pada Senin (01/09/2025) siang.

Sebelumnya, ratusan masa yang tergabung dari mahasiswa, pelajar, buruh, dan komunitas ojek online (Ojol) di Kalsel ini tiba di depn Rumah Banjar sekitar pukul 13.00 Wita.

Dalam aksi masa tersebut, mereka membawa 7 tuntutan yang disampaikan ke DPRD Kalsel. Mulai dari menuntut Reformasi DPR, Efsiensi Galji dan Tunjangan DPR disesuaikan dengan fiakal negara, serta melakukan transparansi penggunaan dana.

Kemudian menuntut reformasi Polri, revisi UU Polri dan mengecam segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat.

"Serta Kapolri harus bertanggung jawab atas itu. Jika tidak komitmen, maka Kapolri harus mundur dari jabatannya," tuntut Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Adi Jayadi, saat berorasi.

Tak hanya itu, pihaknya juga menuntut pengusutan tuntas dan tanggung jawab atas meninggalnya Affan Kurniawan.

Tak hanya isu nasional, isu daerah pun turut diangkat seperti penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara dan konflik agraria sawit di beberapa daerah di Kalsel.

"Kita juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran. Sepertk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KPM).

"Sementara di sisi lain masyarakat banyak dibebani dengan naikknya pajak," katanya.

Kemudian, pihaknya juga menuntut peningkatan kesejahteraan untuk para guru atau tenaga pendidik, dengan peningkatan gajih yang layak. 

Dan terakhir yakni menuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Beberapa waktu menyampaikan aspirasi, masa lagsung ditemui Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK beraama Wakil Ketua Komisi IV, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, dan Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, di depan gedung DPRD Kalsel.

Beberapa jam berdialog langsung, akhirnya tuntutan dari aksi masa dari Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan Melawan diterima dan ditandatangani bersama oleh Ketua DPRD Kalsel.

Usai demo, Supian HK mengaku telah menerima tuntutan dari masyarakat Bumi Lambung Mangkurat, dan berjanji dan membawa tuntutan kepada pemerintah pusat.

"Kita siap membawa dan berdialog dengan DPR RI, karena tugas dan kewenangannya adalah DPR pusat," ujar Supian.

"Jadi setelah ditandatangani, kami langsung mengawal tuntutan yang memang mewakili rakyat," katanya lagi.

Adapun terkait isu nasional seperti Taman Nasional Meratus, Supian mengaku siap mengawal dan menolak hal tersebut.

"Kami sangat menolak, apalagi ada tambang-tambang itu di Meratus, saya siap mundur dari jabatan," pungkasnya.

Usai penandatanganan, ribuan massa pun langsung meninggalkan kawasan gedung DPRD Kalsel dengan tertib dan lancar, dikawal petugas keamanan dari TNI dan Polri.

Penulis : rian akhmad
Kalsel
Baca Juga

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
Hallobanua

Follow Instagram Kami Juga Ya