hallobanua.com, BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin memberikan klarifikasi terkait alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar dalam APBD Perubahan 2025.
Dana tersebut ditegaskan murni untuk kegiatan Survei Cakupan Layanan dan Kualitas Air Limbah Domestik, bukan untuk pembangunan infrastruktur fisik.
Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk membenahi sistem pendataan sanitasi di lima kecamatan yang selama ini dianggap belum memiliki dasar data (baseline) yang kuat.
Suri menekankan bahwa anggaran sebesar Rp300 juta per kecamatan tersebut sangat krusial untuk memotret kondisi riil di lapangan.
Selama ini, program penanganan limbah sering kali hanya berdasarkan usulan masyarakat tanpa verifikasi data yang akurat, sehingga pelaksanaan di lapangan kerap meleset.
"Kami ingin membangun database baru. Survei ini akan mendata secara mendalam: apakah setiap rumah memiliki WC layak, apakah tangki septiknya aman atau bocor ke lingkungan, hingga status kepelangganan mereka," ujar Suri, Rabu (17/12/2025).
Klarifikasi ini juga menyoroti kondisi sanitasi Banjarmasin yang saat ini masih jauh dari kata aman.
Data PUPR menunjukkan jika capaian saat Ini baru menyentuh 3,64 persen, dari Target 2029 yang dipatok mencapai 30 persen.
"Tanpa baseline yang jelas, kita sulit menentukan penanganan yang tepat sasaran. Dengan data by name by address ini, kita tahu persis kebutuhan tiap rumah dan tiap kecamatan," tambahnya.
Lebih lanjut, Suri menjelaskan bahwa survei ini merupakan investasi strategis. Data akurat yang dihasilkan akan menjadi syarat utama bagi Pemko Banjarmasin untuk mengajukan permohonan bantuan dana ke tingkat pusat maupun sektor swasta.
"Jika data baseline sudah siap, kita tinggal memasukkannya untuk mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat atau program CSR. Targetnya, survei ini rampung pada akhir Desember 2025," tutupnya.
Penulis : rian akhmad
Kota Bjm
