hallobanua.com, BANJARMASIN – Setelah sempat melakukan orasi di depan Balai Kota, puluhan massa dari Aliansi Rakyat dan Mahasiswa akhirnya ditemui langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, didampingi Wakil Wali Kota Ananda, serta seluruh Kepala SKPD.
Dialog kemudian dilanjutkan di Aula Kayuh Baimbai untuk membahas berbagai tuntutan, termasuk yang paling krusial yakni terkait rencana pengadaan mobil listrik bagi pejabat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Pemko Banjarmasin memaparkan data teknis mengenai kondisi aset kendaraan dinas saat ini yang dinilai sudah menjadi beban bagi anggaran daerah.
Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo, menjelaskan bahwa rencana pengadaan 40 unit kendaraan baru ini didasari oleh kondisi mobil dinas yang ada.
Dari total tersebut, 30 unit di antaranya sudah berusia di atas 7 tahun, bahkan ada yang keluaran tahun 2015.
"Mobil yang sudah di atas 5 hingga 7 tahun membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat besar, baik itu untuk BBM maupun suku cadang dan oli. Jika kita terus mempertahankan unit lama, beban APBD akan terus tersedot untuk biaya perawatan yang tidak efisien," jelas Edy dihadapan aksi masa.
Edy menambahkan bahwa dengan beralih ke mobil listrik, pemerintah dapat melakukan penghematan besar (saving) karena tidak ada lagi biaya BBM dan biaya rutin suku cadang yang mahal.
Pak Wali berpikir keras untuk mencari efisiensi karena adanya potongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 385 miliar rupiah. Maka, program di SKPD yang tidak langsung menyentuh masyarakat kita kurangi, dan dialihkan untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik," tutup Edy Wibowo.
Dana hasil penghematan tersebut nantinya akan dialihkan pada APBD Perubahan untuk program-program pelayanan publik yang lebih menyentuh masyarakat, seperti perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya.
Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, memaparkan data realisasi anggaran tahun sebelumnya.
Ia mengungkapkan bahwa biaya BBM dan perawatan untuk kendaraan dinas lama mencapai angka yang fantastis.
"Pada tahun 2024 saja, biaya BBM plus perawatan itu tercatat sangat besar, realisasinya mencapai Rp10 miliar. Unit-unit ini sudah tua, boros BBM, dan perawatannya mahal. Dengan beralih ke mobil listrik, kita memangkas anggaran pemborosan tersebut," ungkap Yamin.
Wali Kota juga menegaskan bahwa unit-unit lama keluaran tahun 2015 dan 2016 sudah masuk dalam daftar lelang. Hasil dari lelang aset negara tersebut nantinya akan masuk kembali ke kas daerah.
Pemko Banjarmasin juga menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari menjalankan instruksi pemerintah pusat terkait penggunaan kendaraan berbasis listrik dan telah melalui prosedur perencanaan yang sesuai ketentuan, mulai dari tingkat Musrenbang.
Dialog yang berlangsung hangat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa dan masyarakat bahwa pengadaan mobil listrik merupakan strategi jangka panjang untuk efisiensi anggaran daerah.
Sampai saat ini pun, dialog bersama masih berlangsung di Balai Kota, membahas 12 tuntutan yang dilayangkan oleh aksi masa.
Penulis : rian akhmad
Kota Bjm
