hallobanua.com, BANJARMASIN – Setelah melalui dialog panas dan panjang selama hampir lima jam di Aula Kayuh Baimbai, aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Kota Banjarmasin akhirnya membuahkan hasil.
Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menandatangani pakta integritas yang memuat 12 tuntutan krusial dari massa aksi pada Rabu (18/02/2026) sore.
Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR dan jajaran Kepala SKPD, menandai komitmen pemerintah untuk menjalankan evaluasi atas kebijakan yang dikritisi masyarakat.
Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Kota Banjarmasin, Fajar Arifin, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan Pemerintah Kota yang bersedia membuka ruang dialog secara langsung dan memaparkan data secara transparan.
"Kami cukup puas dengan dialog hari ini karena beliau-beliau secara blak-blakan dan terus terang memaparkan data. Ini adalah sebuah kemajuan. Dengan ditandatanganinya pakta integritas ini, masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan selama empat tahun ke depan," ungkap Fajar usai pertemuan.
Meski mengapresiasi transparansi data, Fajar menegaskan pihaknya tetap memberikan catatan kritis, terutama soal momentum pengadaan mobil listrik yang dianggap tidak peka terhadap kondisi sosial.
"Kami menilai momentumnya kurang tepat karena bersamaan dengan pencoretan 62 ribu warga dari data BPJS. Masyarakat bertanya-tanya, apakah anggaran dipindahkan untuk mobil listrik? Meski tadi sudah dijabarkan tujuannya oleh Pemko, kami tetap mengkritisi agar pemerintah lebih peka terhadap situasi masyarakat," tegasnya.
Selain masalah jaminan kesehatan dan kendaraan dinas, pakta integritas tersebut juga mencakup permasalahan klasik kota yang tak kunjung usai.
Fajar merinci beberapa di antaranya solusi banjir permanen. Pihaknya pun meminta langkah konkret di luar sekadar pemberian bantuan.
Kemudian terkait infrastruktur. Mereka menuntut perbaikan jalan berlubang yang terdampak banjir secara berkala.
Dan terakhir yakni terkait kesehatan dan keamanan sosial.
Pihaknya meminta pendataan ulang 62 ribu warga yang dicoret dari layanan BPJS, serta penanganan balapan liar, aksi gangster, hingga masalah pendidikan.
"Kami akan terus mengawal ini. Jika tidak ada perubahan, suatu saat kami bakalan kembali lagi. Ini adalah janji tertulis yang harus ditepati demi masyarakat Banjarmasin," tutup Fajar.
Dialog marathon ini berakhir dengan suasana kondusif, di mana kedua belah pihak sepakat menjadikan pakta integritas tersebut sebagai instrumen kontrol sosial dan panduan kerja bagi Pemko Banjarmasin ke depan.
Berdasarkan hasil konsolidasi, kami menyepakati tuntutan-tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagai berikut:
1. Penanganan banjir Kota Banjarmasin secara serius, terukur, dan berkelanjutan.
2. Percepatan perbaikan jalan berlubang demi keselamatan masyarakat.
3. Kejelasan dan pemenuhan bonus atlet daerah secara transparan.
4. Perbaikan kualitas layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
5. Evaluasi prioritas penggunaan anggaran daerah agar berorientasi pada kebutuhan publik.
6. Transparansi dan kajian manfaat publik atas pengadaan mobil listrik.
7. Evaluasi penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
8. Penegakan disiplin dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tegas dan transparan.
9. Penegakan aturan lalu lintas, khususnya terhadap kendaraan truk yang melanggar jam operasional.
10. Perhatian serius terhadap sektor pendidikan, termasuk sarana, prasarana, dan akses pendidikan yang layak.
11. Penanganan tegas terhadap persoalan lahan terbakar yang mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat.
12. Penindakan tegas terhadap praktik balapan liar dan aktivitas gangster ya lebih sedikit
Penulis : rian akhmad
Kota Bjm
