Hallobanua.com, PELAIHARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut mulai melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut, belum lama tadi.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut, H. Khairil Anwar, didampingi Wakil Ketua DPRD Muslimin dan Hj. Musdalifah. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, yang secara resmi menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 di hadapan para anggota dewan.
Ketua DPRD Tanah Laut, H. Khairil Anwar, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pembahasan tersebut, DPRD akan melakukan evaluasi terhadap berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
“LKPJ menjadi perhatian DPRD karena akan menjadi bahan evaluasi bersama guna memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Khairil.
Ia menjelaskan, proses pembahasan LKPJ diawali dengan rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang kemudian dilanjutkan dengan penunjukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) untuk melakukan kajian dan pendalaman terhadap dokumen yang telah disampaikan oleh kepala daerah.
Menurutnya, AKD akan melaksanakan serangkaian rapat kerja guna membahas secara rinci berbagai aspek yang tertuang dalam LKPJ, mulai dari capaian program pembangunan, realisasi anggaran, hingga berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah selama tahun 2025.
“Untuk memperdalam pembahasan, AKD akan melakukan rapat-rapat lanjutan guna mengkaji secara menyeluruh isi LKPJ sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” tambahnya.
Selain melibatkan AKD, DPRD Kabupaten Tanah Laut juga membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas melakukan pembahasan secara lebih intensif dan mendalam. Pembentukan Panja tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan proses evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah serta memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Khairil menegaskan, DPRD berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, pembahasan LKPJ tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui proses evaluasi yang komprehensif, DPRD Kabupaten Tanah Laut berharap berbagai capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara berbagai kekurangan yang ditemukan dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini selanjutnya akan berlanjut pada tahapan kajian oleh AKD dan Panja sebelum DPRD menyampaikan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
