Hallobanua.com, BANJARMASIN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanah Laut, Muslimin, SE, menghadiri Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan di Galaxy Hotel Banjarmasin, Selasa (21/04/2026).
Seminar yang mengusung tema “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat kolaborasi antar lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BPK RI, kepala daerah se-Kalimantan Selatan, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Muslimin menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat antara lembaga pemeriksa, pemerintah daerah, dan legislatif merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Sinergi antara BPK dan kami di lembaga legislatif maupun eksekutif sangat krusial. Bukan hanya soal mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi bagaimana setiap rupiah uang rakyat dalam APBD benar-benar digunakan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Banua, khususnya Kabupaten Tanah Laut,” ujar Muslimin.
Seminar nasional tersebut juga menghadirkan berbagai materi terkait penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan kebijakan publik.
Menurut Muslimin, hasil diskusi dan rekomendasi yang disampaikan dalam seminar menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia berharap berbagai strategi yang dibahas dapat diimplementasikan secara nyata di Kabupaten Tanah Laut.
“Melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Pada akhirnya, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Dengan terselenggaranya seminar ini, diharapkan terbangun komitmen yang semakin kuat antara BPK dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan.
