hallobanua.com, BANJARMASIN- Tahun ajaran baru 2022/2023 sudah berjalan beberapa hari di Kota Banjarmasin.
Rupanya masih ada beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Banjarmasin yang mengalami kekurangan siswa.
Sebelumnya diketahui, saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PDDB) online berakhir, masih banyak sekolah-sekolah yang masih kekurangan peserta didik baru.
Namun, pemerintah mempersilahkan membuka pendaftaran secara offline sampai waktu daftar ulang.
Meski begitu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin, Nuryadi mengakui kesempatan itu tak juga memenuhi kuota yang disediakan pihak sekolah.
Bahkan ada beberapa sekolah yang sudah menjadi langganan kekurangan siswa tiap tahunnya.
"Seperti SMPN 32, SMPN 29, SMPN 17, SMPN 18 dan SMPN 28 tiap tahun memang kekurangan siswa," ucapnya saat ditemui di Menara Pandang Banjarmasin, Kami (21/07/22).
Ia mengungkapkan, secara keseluruhan, setidaknya ada 11 SMPN di Kota Banjarmasin yang kuota Rombongan Belajar (Rombel) masih tidak terpenuhi. Yaitu SMPN 10, SMPN 12, SMPN 13, SMPN 16, SMPN 17, SMPN 18, SMPN 22, SMPN 28, SMPN 29, SMPN 32 dan SMPN 34.
"Rata-rata 11 sekolah itu kuota siswa tidak terpenuhi satu sampai dua rombel. Sedangkan untuk tingkat SD kita belum menerima laporan," jelasnya.
Rupany, kondisi tersebut turut menyita perhatian Pemerintah Pusat yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
Kemendikbud pun melayangkan surat kepada Dinas Pendidikan Banjarmasin, untuk meminta penjelasan.
"Tidak hanya kita. Namun juga untuk tingkat SMA dibawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan," ujarnya..
Nuryadi pun mengaku pihaknya turut menjelaskan penyebab terjadinya kekurangan siswa di beberapa sekolah kepada Kemendikbud. Salah satu yakni disebabkan tidak banyak anak usia tingkat SMP yang bermukim di wilayah sekolah-sekolah tersebut.
"Di wilayah sekolah itu tidak banyak anak usia sekolah. Dari sembilan ribu siswa SD yang lulus, ada sekitar tiga ribu yang tidak masuk ke SMPN. Bisa saja mereka ke sekolah swasta atau Madrasah," imbuhnya.
Selain itu, kurangnya peserta didik yang dialami beberapa sekolah, kata Nuryadi tentu akan berpengaruh terhadap standar pelayan minimal. Serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak bisa diberikan secara penuh.
"Memang kalau kekurangan siswa akan ada banyak kerugian. Tapi tidak mengapa, ini akan jadi perhatian kita," pungkas Nuryadi.
Penulis : rian akhmad/ may
Kota bjm
0 Komentar