hallobanua.com, BANJARMASIN - Tak hanya menggelar kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) beberapa waktu lalu, yang diikuti oleh para penerima manfaat di Kalimantan Selatan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI juga melakukan rapat bersama stakeholder terkait (Stakeholder Meeting), pada Kamis (07/07/22) di salah satu Hotel di Kalsel.
Dalam rapat, seluruh peserta diajak berdiskusi untuk merumuskan langkah apa yang harus diambil kedepan, dalam rangka menjalankan program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bersama pihak stakeholder terkait.
Dari unsur pemerintahan provinsi, ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), Bappeda, BPMPD, Dinkes, dan Biro Hukum. Seluruh instansi tersebut tergabung dalam Tim Sinergi.
Selain itu juga ada Tim Stakeholder, yang anggotanya adalah Uniska, Politeknik Hasnur, Yayasan Sabilal Muhtadin dan Bank Kalsel.
Kemudian di dalam tim ini juga ada OPD, PT, BUMN/BUMD, komunitas, penggiat literasi lainnya di Kalsel.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Upriyadi mengatakan, dari hasil rapat tersebut terlihat sebagian besar stakeholder di Kalsel sepakat untuk mendukung program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini.
"Mereka siap berkolaborasi untuk menjalankan program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini," ungkapnya disela rapat tersebut, Kamis (07/07/22) siang.
Upriyadi mencontohkan, dari unsur perbankan misalnya mengaku, mereka akan siap menyalurkan dana CSR-nya untuk pengembang literasi, terutama yang berbasis inklusi sosial.
"Kalau dari unsur instansi pemerintah, misalnya Bappeda, mereka siap menganggarkan mengenai pembangunan literasi di Kalsel, dia (Bappeda) juga akan berupaya untuk mengawal penggunaan anggaran khususnya di Dispersip," ujarnya.
"Setelah dianggarkan, artinya anggaran tersebut harus segera dilaksanakan secara maksimal dan tidak boleh tertunda. Seperti itu juga Disdik, dinkes dan stakeholder lainnya," jelasnya lagi.
Dengan adanya program ini, menurutnya akan membuat sarana perpustakaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah tidak hanya menjadi tempat gudang buku untuk membaca dan meminjam buku saja.
"Seluruh kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan literatur bisa dilakukan disana (Perpustakaan). Dan itu semuanya gratis. Termasuk pengembangan UMKM," imbuhnya.
Sebelumnya kata dia, perpustakaan tidak hanya mencerdaskan, namun juga bisa mensejahterakan masyarakat.
Oleh sebab itu, ia menekankan, bahwa hasil pertemuan hari ini harus segera ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah kongkret terkait pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.
"Jangan hanya sekedar menjadi notulensi rapat berupa konsep toeri saja, namun kami harap setelah mendapatkan kesimpulan langkah apa saja yang harus segera dikerjakan," harapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Dispersip Kalsel, Wildan Akhyar mengatakan pihaknya siap menjadi leading sektor dari program Perpusnas yang sekarang sudah menjadi program prioritas nasional.
Oleh karena itu, ia mengaku hasil rapat hari ini akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti secara kongkret di lapangan.
"Karena secara langsung ataupun tidak, fungsi perpustakaan juga berperan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya salah satu desa mempunyai potensi pertanian yang menjadi komoditas utamanya, nah di perpustakaan pasti memiliki buku tentang bagaimana cara mengembangkan sektor pertanian agar bisa lebih maju dan menghasilkan keuntungan lebih kepada petaninya," pungkasnya.
Penulis : rian akhmad/ may
Kalsel
0 Komentar