hallobanua.com, BANJARMASIN - Tahun 2023 mendatang, pegawai honorer resmi dihapus dari seluruh instansi pemerintah.
Hal itu sesuai dengan adanya surat nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), pada 31 Mei lalu.
Lalu bagaimanakah nasib ribuan honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin ?
Terkat hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD Diklat) Banjarmasin, Totok Agus Daryanto menyatakan bahwa hingga kini pihaknya masih melakukan pendataan.
"Mana honorer yang dimungkinkan bisa diusulkan untuk masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dan mana yang bisa diambil dari jasa outshourching," ungkapnya, pada Jumat (15/07/22) kemarin
Totok bilang, mendata sebanyak 5.600 honorer itu tidaklah mudah. Karena harus disesuaikan dengan petunjuk atau arahan yang ada di kementerian, seperti kebutuhan yang harus disesuaikan dengan fungsionalnya.
Di sisi lain, berdasarkan informasi terbaru dari kementerian, Totok menjelaskan bahwa beberapa jabatan fungsional tidak serta merta bisa diambil melalui sistem outsourching.
"Contohnya, guru dan perawat. Dalam nomenklaturnya, yang diutamakan masuk PPPK itu dua profesi tadi. Jadi, yang sekarang kami lakukan adalah mendata dahulu. Setelah itu, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak kementerian. Bisa masuk di PPPK atau tidak," jelasnya.
Adapun jasa outsourching sendiri jelas Totok yaitu diambil dari yang tidak termasuk dalam jabatan fungsional. Seperti supir, petugas kebersihan, petugas keamanan.
"Jadi sedang kami pilah, dan sedang dalam proses. Bila sudah, akan kami konsultasikan ke kementerian," paparnya.
Lalu, kapan konsultasi ke Kementerian itu dilakukan? Totok menjawab, menunggu arahan Sekdako dan Wali Kota Banjarmasin.
"Pak wali kota, rencananya juga hendak ikut berkonsultasi secara langsung ke kementerian. Biar persoalan ini clear. Pasalnya, ini menyangkut hajat orang banyak," tuntas Totok.
Penulis : rian akhmad/ may
Kota bjm
0 Komentar