hallobanua.com, BANJARMASIN - DPRD Banjarmasin bersama Pemko Banjarmasin menggelar paripurna penyampaian Raperda usulan Pemko Banjarmasin terhadap penyertaan modal perusahaan perseroan daerah PAM Banjarmasin (Perseroda), di gedung DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (25/1/2023).
Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin HM.Yamin, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, anggota DPRD serta Forkopimda Kota Banjarmasin .
Usulan penyertaan modal sebesar Rp30 Miliar mendapatkan pandangan dari delapan fraksi. Fraksi PAN paling tegas menyatakan menolak usulan penyertaan modal mengingat kajian di lapangan yang tidak dapat memuaskan pelanggan.
Alasan PAN yang dibacakan oleh Afrizaldi bahwa hasil kajian PAN bahwa perusahaan air minum ini tidak terlihat ada peningkatan pelayanan kepada pelanggan.
Distribusi air tak cukup untuk memenuhi pelayanan air kepada seluruh pelanggannya sehingga sering mendapatkan keluhan pelanggan.
Dalam penarikan peningkatan tarif juga tidak berkonsultasi dengan pihak legislatif atau dewan.
Afrizaldi juga menyatakan bahwa PAN mutlak menolak usulan penyertaan modal PAM untuk dibahas lebih lanjut menjadi perda penyertaan modal.
"PAN mutlak menolak usulan penyertaan modal PAM Bandarmasih," katanya.
Sementara, Suyato dari fraksi PDIP menyatakan agar dapat menunda penyertaan modal tersebut sebelum membuktikan kinerja yang baik melalui audit independent sebagai hasil kajian.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, HM.Yamin mengatakan, semua fraksi menyoroti penyertaan modal PAM Bandarmasih.
Dari pandangan masing-masing fraksi ingin agar PAM memperbaiki kinerja dalam hal pelayanan distribusi air ke pelangganya.
"Dengan ini kami meminta lebih jelas lagi terhadap kajian penyertaan modal secara detail dari dirut dam direksi PAM," jelasnya.
Direktur Utama PAM Bandarmasih, Yudha Ahmadi menjelaskan bahwa kenaikan tarif untuk menutupi biaya operasional PAM yang terus naik," katanya.
Lain halnya dengan penyertaan modal untuk peningkatan jaringan PAM ke arah Sungai Andai, dan Sutoyo sekaligus pergantian pipa tua.
"Jadi kalau mengandalkan kebaikan tarif maka perbaikan dan pembangunan akan lambat mengingat kebutuhan investasi besar, " jelasnya.
dya/ may
Kota bjm
0 Komentar