hallobanua.com, BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin berencana akan mengubah sistem pengadaan Mobil Dinas (Mobdin) yang digunakan oleh para pejabat. Pengubahan sistem pengadaan mobil dinas itu ialah dengan sistem sewa atau rental.
Kepada hallobanua.com, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo mengatakan, adapun tujuan pengubahan sistem pengadaan mobil dinas itu adalah untuk efisien dalam penganggaran dan pemanfaatan aset.
"Secara kasat mata itu ada efisiensi dalam pemeliharaannya," ucapnya kepada awak media beberapa waktu lalu.
Dilanjutkannya, selama ini pemeliharaan bahkan kerusakan dari mobil dinas yang digunakan pejabat dibebankan pada APBD dan biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Akan tetapi, jika melalui sistem sewa, tentu pemeliharaan unit mobil dinas menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
"Termasuk pajak kendaran dan mobil itu diasuransikan," ujarnya.
Oleh sebab itu, wacana pengubahan sistem pengadaan mobil dinas itu mulai dipikirkan dan hendak direalisasikan melalui beberapa pertimbangan manfaat yang ada.
Lantas bagaimana progres wacana itu? Saat ini, wacana itu masih dikaji dan dianalisa untuk pelaksanaannya nanti. Namun ia memastikan pelaksanaan akan menyasar pejabat eselon 2 dulu secara bertahap.
"Jika memungkinkan sampai eselon 3," kata Edy.
Edy menargetkan realisasi pengadaan mobil dinas melalui sistem sewa bisa dianggarkan pada APBD perubahan 2023 mendatang. Jika berbicara efisien dari pengadaan melalui sistem sewa itu lanjutnya, baru akan terlihat pada tahun berikutnya.
"Tahun pertama dan kedua ada penyusutan aset hingga tahun keempat dan kelima dampak efisiennya lumayan lah," pungkasnya.
Lantas, berapa besaran untuk penganggaran mobil dinas sewa itu? Edy masih belum memastikan karena wacana itu masih dalam proses kajian.
Namun dengan kondisi sekarang, menurutnya untuk pembelian mobil dinas baru untuk anggaran Rp2 miliar hanya akan dapat 4 sampai 5 unit saja.
"Belum termasuk biaya pemeliharaannya yang bisa menghabiskan anggaran Rp 28 juta beserta biaya surat menyurat. Jika sewa saja akan lebih banyak penyusutan dan efisiensinya," tuntasnya.
Penulis : rian akhmad/ may
Kota bjm
0 Komentar