hallobanua.com, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berencana meluncurkan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka dengan penghasilan di bawah Rp400 ribu per bulan.
Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah di Kalsel.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyatakan optimisme bahwa program ini dapat berjalan tahun ini dengan lokasi sementara di Panti Sosial Budi Luhur dan fasilitas milik Kementerian Sosial di Jalan Trikora.
"Jenjang pendidikan yang disiapkan adalah SMP dan SMA," ujarnya Selasa (20/05/2025).
Diketahui, sebanyak 100 siswa telah direkrut di lokasi Kemensos, dan 25 siswa di Budi Luhur.
Lantas bagaimana di Kota Banjarmasin?Apakah juga akan meluncurkan sekolah rakyat, mengingat angka putus sekolah masih tinggi?
Menjawab itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin, Nuryadi, menyebutkan pembangunan Sekolah Rakyat di Banjarmasin belum bisa direalisasikan. Hal ini disebabkan keterbatasan lahan yang dibutuhkan untuk program tersebut.
Nuryadi memaparkan, idealnya Sekolah Rakyat memerlukan lahan sekitar 4.000 -5000 meter persegi atau 4 - 5 hektar.
Namun, ketersediaan lahan dengan luas tersebut sulit ditemukan di kawasan Kota Seribu Sungai.
"Untuk pembangunan Sekolah Rakyat memang masih terkendala. Lahan yang diminta sekitar 4 hektare, dan itu tidak memungkinkan kami siapkan di Banjarmasin," kata Nuryadi, Senin (20/05/2025).
Sebagai solusi, Dinsos Banjarmasin mengusulkan penggunaan Balai Besar Diklat Sosial yang terletak di kawasan Batu Besar, Kawasan Mulawarman, Banjarmasin Tengah.
"Kami tawarkan Balai Besar Diklat Sosial sebagai alternatif. Di sana bisa digunakan untuk menampung anak-anak putus sekolah," jelasnya.
Sekolah Rakyat merupakan program dari Kementerian Sosial RI yang bertujuan memberikan tempat tinggal, pendidikan layak, serta kebutuhan dasar bagi anak-anak putus sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Dimana Kementerian Sosial mengarahkan 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Seluruh fasilitas diberikan secara gratis sebagai bentuk intervensi sosial.
Ia berharap dengan pengalihan lokasi ke balai diklat tersebut, anak-anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan formal tetap mendapatkan hak mereka atas pendidikan dan pengasuhan yang layak.
Penulis : rian akhmad
Kalsel
