hallobanua.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin siap menata lanskap kota dengan merapikan kabel jaringan utilitas dan tiang fiber optik yang selama ini semrawut.
Rencana penataan ini mendapatkan lampu hijau dan dukungan penuh dari para vendor terkait, dan tertuang dalam kesepakatan yang tercapai dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, pada Rabu (11/6/2025) kemarin, di Ruang Rapat Wali Kota.
"Seluruh vendor yang hadir semuanya sepakat dan mengikuti kebijakan pak wali kota. Rencana penataan ini sangat didukung," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, Kamis (12/06/2025).
Suri mengakui bahwa upaya memindahkan kabel dari atas ke bawah tanah, khususnya melalui sistem ducting atau saluran bawah tanah, memiliki tantangan tersendiri.
Namun, Pemko Banjarmasin telah menyiapkan beberapa opsi teknis yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan para vendor.
"Apakah harus dalam bentuk pipa besar bersama atau nanti masuk ke dalam drainase sistemnya menjadi saluran gendong. Ini yang akan kami bicarakan teknisnya," jelas Suri.
Melihat kondisi tanah rawa di Kota Seribu Sungai ini, Suri menilai sistem “saluran gendong” di dalam drainase yang sudah ada akan lebih cocok.
Pun, desain trotoar yang telah dibangun pun sudah dilengkapi dengan klem khusus untuk kabel, sehingga penataan nantinya diharapkan tidak akan merusak infrastruktur trotoar.
"Memang desain trotoar kita sudah ada klem untuk kabel. Tentunya penataan di dalam saluran ini jangan sampai mengganggu fungsi dari drainase itu. Hal ini akan kami bicarakan detail teknisnya," tegasnya.
Sebagai langkah awal, kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Pangeran Samudera, dan Jalan Hasanuddin HM akan menjadi area percontohan penataan ini.
Khusus untuk crossing atau persimpangan jalan, Suri menekankan pentingnya koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional, mengingat Jalan Lambung Mangkurat berada di bawah kewenangan mereka.
Penataan ini direncanakan akan segera dilaksanakan tahun ini. Minggu depan, Dinas PUPR akan mengagendakan diskusi teknis lanjutan dengan para vendor sebelum menyusun timeline kegiatan penataan.
"Karena memerlukan sumber daya manusia maupun uangnya untuk kegiatan penataan ini," pungkas Suri.
Penulis : rian akhmad
Kota bjm
