hallobanua.com, BANJARMASIN – Proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) di kawasan Sungai Veteran yang menjadi salah satu proyek penanggulangan banjir di Banjarmasin terus menunjukkan progress positif.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah fasilitas penunjang seperti alat penerangan kini sudah mulai terpasang tiang-tiang lampu bergaya eropa klasik dengan sentuhan kontemporer di sisi barat sungai, tepatnya di kawasan dekat Klenteng Soetji Nurani.
Tak hanya itu, akses jalur dari arah Jl. Veteran menuju Jl. Simpang Ulin maupun sebaliknya kini sudah resmi dibuka kembali untuk pengendara roda dua, setelah sebelumnya sempat dialihkan selama proses pengerjaan fisik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, menjelaskan bahwa secara keseluruhan proyek NUFReP Sungai Veteran ini dibagi menjadi tiga tahapan utama.
"Untuk tahap pertama, zonanya berada di antara Klenteng Soetji Nurani hingga ke Jl. Simpang Ulin. Saat ini kita sedang menyelesaikan beberapa detail akhir di sana agar fungsi kawasan tersebut bisa lebih maksimal," ujar Chandra dihubungi Kamis (25/06/2026).
Saat ini, fokus Pemerintah Kota Banjarmasin bersama instansi terkait tengah bergeser pada persiapan matang untuk pengerjaan Tahap II.
Adapun batasan wilayah untuk Tahap II ini membentang dari kawasan Jl. Gatot Subroto hingga ke Sungai Gardu. Sementara untuk Tahap III nantinya akan menghubungkan kembali jalur dari Jl. Gatot Subroto menuju Jl. Simpang Ulin.
Chandra mengungkapkan, proses inventarisasi dan sosialisasi lahan untuk Tahap II terus dikebut.
"Kami sangat terbantu karena penanganan ini dilakukan secara kolaboratif melalui tim gabungan yang terdiri dari Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga tim Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Kolaborasi ini demi melakukan percepatan pembebasan lahan yang masuk dalam peta penataan," jelasnya.
Jika pembebasan lahan ini selesai tepat waktu pada tahun ini, diharapkan pihak kementerian/BWS bisa langsung melakukan kontrak pengerjaan fisik agar anggaran pusat dapat terserap optimal.
Menjawab tantangan ke depan, khususnya pada Tahap III yang akan menyentuh area padat aktivitas seperti Pasar Kuripan, Dinas PUPR menegaskan bahwa pemerintah kota sudah menyiapkan langkah antisipasi dini guna mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Penataan di kawasan pasar tersebut dipastikan akan berjalan secara humanis.
Penulis : rian akhmad
Kota bjm
